Rakyat vs Satpol PP Kapan Berakhir ?
asahan ( artikel Putra Asahan Budi Masturi )
[Gerakan Asahan Melawan Lupa] Tragedi berdarah di Tanjung Priok kemarin mengingatkan saya pada insiden yang hampir sama antara Satpol PP Kabupaten Asahan dengan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro Kisaran pada Jumat dinihari 12 September 2008 lalu. Inikah cermin dari bentuk arogansi kekuasaan terhadap rakyat kecil? Atau ini adalah bentuk kegagalan pemerintahan dalam mengelola potensi konflik vertikal didaerahnya?
Sekadar menyegarkan ingatan, berikut ini ilustrasi singkat yang saya kutip berdasarkan berita di harian SIB 13 September 2008. Menggambarkan suasan yang sama mencekamnya dengan detik-detik insiden berdarah di Tanjung Priok, bedanya di Asahan tidak sempat menelan korban jiwa.
Malam itu menjelang sahur sekitar pukul 00.15 WIB terjadi perang batu, kayu, bambu dan berbagai alat yang dengan mudah diperoleh sebagai bentuk “perlawanan” Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Diponegoro Kisaran dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Asahan. Seperti yang terjadi di Jakarta, selalu saja ada yang memancing emosi warga hingga terjadi bentrok. Tanda-tanda akan terjadi konflik mulai dirasakan ketika beberapa oknum petugas dipimpin Kasat Pol PP Asahan mengobrak-abrik serta mengangkut dagangan pakaian mereka. Bukan itu saja, petugas juga membabi buta dengan menghancurkan meja serta perangkat berjualan bagi para pedagang dan sempat memukuli beberapa pelintas maupun pedagang hingga mengalami luka-luka.
Perlawanan terjadi, pedagang kemudian ramai-ramai bersatu dengan membawa benda keras mengejar Kasat Pol PP Asahan beserta personilnya. Melihat serangan balasan itu, sebagian besar petugas menyelamatkan diri, karena jumlah massa yang menyerang semakin besar dan kian tidak terkendali.
Malam itu juga massa pedagang langsung menuju rumah dinas Bupati Asahan sambil menghidupkan klakson kendaraan serta menjerit meminta Bupati keluar. Beberapa saat kemudian, Kabag Humas Setdakab Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, MSI meminta kepada para pedagang untuk membubarkan diri dan menjanjikan akan diadakan pertemuan dengan jajaran pemerintahan pada pagi, dan sykurnya konflik vertikal antara pedagang kakilima di Jalan Diponegoro dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Satpol PP dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kerusuhan yang berlanjut.
Insiden berdarah antara Satpol PP dengan Rakyat, baik yang terjadi di Tanjung Priok maupun di Jalan Diponegoro Kisaran adalah cermin kegagalan pemerintah di daerah dalam mengelola potensi konflik vertikal sejakaligus menunjukkan kualitas skills aparat Satpol PP menghadapi massa dilapangan. Tindakan yang dipertontonkan Satpol PP dalam setiap aksi penertibannya lebih menunjukkan sebagai pemerintahan yang mengedepankan kekuasaan daripada pemerintah yang pengayomani.
Kekerasan demi kekerasan yang terjadi, mengisi memori demi memori publik sehingga terakumulasi menjadi bentuk bentuk amuk massa. Seharusnya, jika pemerintah memiliki kearifan dan skills yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik dengan mengedepankan pendekatan pengayoman, konflik-konflik semacam ini tidak akan sampai terjadi. Inilah tantangan dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Asahan ke depan, siapapun yang nantinya terpilih harus mengubah pendekatan kekuasaan menjadi pendekatan pengayoman dan mengganti kultur birokrasi dari “dilayani” menjadi melayani.
Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan reformasi budaya dalam birokrasi kita! Untuk Asahan yang lebih bersih dari korupsi, dan masyarakatnya yang lebih sejahtera mapada masa akan datang.
Short URL: http://asahannews.com/?p=1853
Posted by asahannews
on Apr 15 2010. Filed under ASAHAN, DAERAH, KISARAN.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
