Mencegah Radikalisasi : Pemerintah Wajib Mendengar Duka Rakyat
asahan ( artikel pembaca menulis )
RADIKALISASI bersifat eksesif menentang pemerintah akan berkembang pesat jika dalam waktu tertentu core (pusat) perhatian elit nasional berhenti pada euforia kemenangan. Tidak persoalan apakah pemerintah akan mempertinggi produk retorikanya, apalagi retorika itu bertujuan apologetik dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang.
Rakyat hanya tak bisa berkompromi dengan tuntutan beban nyata dalam bentuk kesulitan hidup. Oleh karena itu pemerintah wajib mendengarkan secara sungguh-sungguh kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Itulah satu-satunya cara efektif meredakan radikalisasi.
Besarnya jumbalh kabinet, tingginya kesan bagi-bagi kekuasaan dan kenaikan gaji Pejabat Negara hanyalah pemicu belaka yang antara lain telah menemukan momentum pada peringatan sumpah pemuda 2009. , Keprihatinan yang menumpuk sejak lama memang untuk sementara tempohari telah tertutupi dengan perhelatan politik tahun 2009 yang terkenal bersifat transaksional (membeli suara pemilih).
Jangan lupa bahwa, bukan cuma partai politik dan para elit yang mengucurkan dana ke tengah-tengah masyarakat, tetapi incumbent melalui kebijakan populis telah membuat masyarakat secara ekonomis memperoleh tambahan biaya hidup selama beberapa bulan.
Setelah seluruh perhelatan suksesi nasional usai, masyarakat mulai menghadapi masalah konkrit yang belum terpikirkan solusinya oleh pemerintah. Reality Show (pit and proper test di Cikeas) calon menteri yang berujung bagi-bagi kekuasaan di antara partner koalisi tampaknya telah juga menambah kejauhan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Andil Pemerintahan lama
Pada masa kampanye Pilpres 2004 SBY-JK secara tegas menjanjikan penurunan pengangguran menjadi sekitar 8 % dari total penduduk di akhir masa jabatan pada tahun 2009. Tetapi kinerja pemerintahannya ternyata gagal untuk itu. Terutama karena krisis global yang tidak siap dihadapi, maka praktis semakin sulitnya memperoleh kehidupan layak bagi mayoritas rakyat telah menjadi fakta yang tidak dapat disembunyikan.
Lima tahun pemerintahan SBY-JK telah berlangsung dalam rumus 2-1-2 dalam pengertian selama 2 tahun hanya sibuk konsolidasi sambil bongkar pasang kabinet dan mencari persesuaian di antara figur Presiden dan Wakil Presiden yang tak pernah usai. Selama1 tahun bekerja dengan kebijakan populis bertendensi peninabobokan, dan akhirnya selama 2 tahun terakhir masing-masing sibuk mengambil ancang-ancang untuk maju menjadi Presiden pada pemilu 2009. Itulah gambaran pemerintahan SBY-JK selama 5 tahun lalu. Jadi kesulitan masyarakat hari ini adalah produk dari kealpaan 5 tahun silam.
Security Approach
Dalam ketidak-mampuan menjawab tunutan masyarakat, apalagi ditopang oleh psikologi sebagai kekuatan mayoritas dan dengan potensi kemampuan akomodasi politik di tingkat elit partai, maka pemerintah kemungkinan akan menerapkan kebijakan security approach dalam menyikapi radikalisasi yang cenderung meluas. Ini hanyalah pendulum jam yang kembali ke posisi lama, sebagaimana pada masa pemerintahan Orde Baru tempohari.
Sikap represip terhadap radikalisai bisa membuahkan catatan baru yang akan menambah keburukan image Indonesia di mata internasional.
penulis : Shohibul Siregar
email : shanshor2003@yahoo.com
Short URL: http://asahannews.com/?p=1344
Posted by asahannews
on Oct 30 2009. Filed under PENDIDIKAN, UMUM.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
