KaTePe & Pemilu Kada di Asahan
asahan ( artikel pemilukada )
Apakah kegunaan KTP? Terbanyak pastilah akan menjawab; kegunaannya adalah sebagai bukti identitas diri, persis seperti kepanjangannya Kartu Tanda Penduduk. Pernahkan kita berfikir bahwa fungsi KTP ternyata tidak hanya sebatas untuk bukti identitas diri, tetapi lebih jauh dari itu dapat pula dijadikan sebagai alat kontrol politik Negara terhadap setiap warganya? Hal ini terjadi antara lain misalnya beberapa tahun lalu ketika KTP digunakan untuk “mengontrol” pergerakan para eks Tapol dan Napol dengan memberinya kode ET di ujungnya. Akibat kode tersebut, banyak orang menjadi kehilangan hak-hak keperdataannya.
Pertanyaan kedua, pernahkan kita merasa “terbelenggu” oleh KTP kita sendiri? Saya yakin, hampir semua akan menjawab, tidak pernah!. Bahkan justeru merasakan betapa KTP itu adalah instrument administrasi yang sangat penting dan bermanfaat, karena dengan KTP kita bisa mengurus segala sesuatu dari proses administrasi dan pelayanan publik. Sekarang saya akan coba membuat logika pertanyaan yang terbalik. Coba bayangkan, bisakah secara administratif kita hidup dan bebas bergerak menikmati akses pelayanan publik tanpa KTP? Jawabannya sudah dapat dipastikan, tidak bisa!!
Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menjadi sangat tergantung dengan KTP. Dari mulai mencari kerja, urusan SIM, sampai dengan mau menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu-pun kita harus menggunakan KTP. Masalah inilah yang belakangan menjadi issue menarik di Asahan. Dibukanya pintu bagi calon pasangan Bupati/Wakil dari jalur independen telah menjadikan beberapa pasangan mencoba maju dari jalur ini. Sebagaimana dipersyaratkan UU bagi calon pasangan kepala daerah yang maju dari jalur independen pada pelaksanan pilkada wajib menyerahkan bukti dukungan dari masyarakat berupa fotocopy identitas. Karena KTP adalah identitas yang paling banyak dipegang orang, maka dapat dipastikan sebagian besar alat verifikasi dukungan yang digunakan adalah copy KTP. Maka KTP di Asahan belekangan ini seolah telah berubah menjadi seperti gadis seksi, ranum nan menggoda yang dilirik dan dicari para pasangan calon dari jalur independen.
Setidaknya ada tiga cara yang biasanya ditempuh pasangan calon untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan bukti copy KTP. Cara pertama adalah dengan meyakinkan bahwa si bakal calon memang perlu didukung. Jika masyarakat percaya maka dipastikan mereka akan memberikan dukungan dan copy KTP-nya secara sukarela. Cara kedua adalah, dengan “membeli” dukungan melalui pasar tarif KTP yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Inilah awal dari praktik politik uang sebagai resultan dari pragmatisme politik masyarakat yang lapar dan miskin. Adapun cara ketiga adalah menggunakan pendekatan kekuasan dengan “memaksa” atau “mengancam” untuk memperoleh “dukungan” melalui proses mobilisasi penyerahan copy KTP secara masif .
Dari tiga cara tersebut, cara kedua dan ketiga adalah bentuk prilaku koruptif dan penyelahgunaan wewenang yang tidak seharusnya terjadi. Melalui cara kedua dan ketiga tersebut dipastikan dukungan masyarakat untuk si calon hanyalah semu atau bahkan ilegal. Oleh karenanya KPUD berserta perangkat PPK dan PPS nantinya perlu mengantisipasi melalui proses verifikasi yang teliti atas kemurnian dukungan serta akurasi identidas yang diberikan oleh si pemilik.
Jika dikemudian hari ditemukan dukungan dan pendukung fiktif, yang memberikan dukungan karena imbalan uang atau karena ada unsur ancaman serta paksaan, sebaiknya KPUD dapat secara objektif memeberikan sanksi tegas sampai dengan pembatalan pencalonan. Ini harus dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan pemilu kada di Asahan yang jujur, bersih dan bermartabat. Dengan demikian, pemilu kada akan menjadi momentum demokrasi sejati, bukan demokrasi yang pura-pura.
Short URL: http://asahannews.com/?p=1728
Posted by asahannews
on Feb 17 2010. Filed under BERITA.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
