
Jakarta – Hingga kini, kasus sedot pulsa pelanggan belum mendapat penyelesaian yang nyata dari pemerintah. Menanggapinya, aksi matikan HP akan segera dilakukan. Munculnya gerakan ‘Matikan HP Anda Tanggal 15 Oktober 2011’ ini berawal dari kasus sedot pulsa yang tak kunjung menemui titik terang. Pada rapat 10 Oktober lalu, Operataor Seluler, BRTI, Kemenkominfo dan Komisi I [...]
October 14th, 2011 | Posted in ARTIKEL,HUKUM,INFO,NASIONAL,SOSIAL,UMUM | Read More »

Berita sedot pulsa : Feri butuh dukungan masyarakat agar ikut melapor kepada polisi bila menjadi korban. Mochammad Feri Kuntoro meminta polisi memberikan perlidungan kepada dirinya terkait laporan balik PT Colibri Network, dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukannya. Sebelumnya, berdasarkan imbauan polisi Feri melaporkan kasus sedot pulsa yang menyeret pemegang lisensi nomor empat digit 9133 [...]
October 13th, 2011 | Posted in BERITA,HUKUM,INFORMASI,NASIONAL,TEKNOLOGI,UMUM | Read More »

Jakarta – Skandal Bank Century yang sempat menghebohkan berlanjut setelah keluarnya hasil sementara audit forensik atas pemberian dana talangan terhadap bank tersebut. Inikah pintu masuk pemakzulan Boediono? Meski dinilai masih lama jika hendak dijadikan pintu masuk untuk pemakzulan, audit forensik atas Century sudah memberikan hasil telak. Audit forensik aliran dana Bank Century yang sedang dilakukan [...]
August 20th, 2011 | Posted in BERITA,HUKUM,NASIONAL,POLITIK,UMUM | Read More »

asahan ( berita Partai Demokrat ) JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara resmi melaporkan koleganya yang juga mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ke Bareskrim Mabes Polri siang ini. Anas menuding Nazaruddin telah mencemarkan nama baiknya dan menyebarkan fitnah melalui Blackberry Messenger kepada sejumlah media di Jakarta. Anas melaporkan Nazaruddin melalui [...]
July 5th, 2011 | Posted in BERITA,HUKUM,INFO,NASIONAL,POLITIK,UMUM | Read More »

Temuan BPK, 46 Laporan Keuangan Terindikasi Pidana Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah hadir landasan hukum bagi lahirnya daerah-daerah otonom baru di Indonesia. Namun ternyata, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), daerah-daerah otonom baru ternyata gagal memberikan kesejahteraan pada [...]
June 28th, 2011 | Posted in BERITA,HUKUM,KORUPSI,NASIONAL,POLITIK,SOSIAL | Read More »