February 17th, 2010
Asahan : DPRD dan Polisi Sidak Dinas dan Kantor Camat
asahan ( berita Pemilukada )
Terkait Pengumpulan KTP Warga
KISARAN-METRO; Buntut penggerebekan di Kantor Camat Kisaran Timur oleh Posko Gerakan Berantas Korupsi (PGBK) Asahan, atas dugaan mobilisasi dukungan untuk salah satu Balon Bupati Asahan yakni HH, DPRD dan Polisi, Senin (15/2) melakukan sidak ke Disdukcapil dan kantor camat.
Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Asahan, Aidi Manurung SH dari Fraksi PPP di dampingi anggota DPRD lainnya, Budiman Manurung ST dan Drs Ismail, PGBK dan anggota DPRD melakukan sidak ke Disdukcapil diawasi oleh pihak kepolisian dari Polres Asahan.
Saat rombongan ini tiba, para pegawai di Disdukcapil tampak sibuk memindahkan berkas dengan jumlah besar dari satu ruangan ke ruangan lain.
Menurut pengakuan salah seorang Staf di Disdukcapil kepada Komisi A DPRD Asahan, pihaknya tidak membeda-bedakan siapa yang mengurus KTP atau KK, semuanya dilayani sesuai dengan prosedur. Namun pihak DPRD dan PGBK serta LSM menemukan salah satu berkas pengurusan KTP dan KK yang tidak lengkap sesuai prosedur tapi diluluskan atau dikeluarkan KK dan KTP-nya.
Usai dari Disdukcapil, pihak dewan dan LSM juga Sidak ke Kantor Camat Kisaran Barat dan tidak ditemukan barang bukti pelanggaran.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan PGBK dan LSM untuk melakukan sidak ke instansi-instansi yang dicurigai pada waktu dan kesempatan yang lain,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Asahan,” Aidi Manurung.Sidak ini didampingi LBH Medan Pos Batu Bara Asahan dan Tanjungbalai, bersama sejumlah LSM Peduli Pemilukada Bersih dan Jurdil serta elemen masyarakat lainnya.
Warga meminta kepada Komisi A DPRD Asahan untuk melakukan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas beberapa dugaan pelanggaran undang-undang dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan dalam hasil temuan tentang camat yang mendukung salahsatu balon bupati.
“Banyak undang-undang telah dilanggar Bupati Asahan yang kemudian melanggar sumpah dan jabatannya. Bagi pejabat yang telah melanggar itu, sepantasnya di non aktifkan. Barkaca dengan Pansus Hak Angket Century, kami meminta hal serupa dilakukan oleh DPRD Asahan guna membongkar segala kecurangan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan bersama kroni dan istrinya di Asahan ini,” kata Mukhlis selaku Ketua Umum PGBK yang berperan sebagai pimpinan delegasi, sembari membeberkan beberapa temuan pihaknya, di antaranya dugaan penggunaan dana PKK dan Dharma Wanita untuk kepentingan mensosialisasikan diri sebagai Balon Bupati Asahan 2010-2015.
Dugaan lainnya disampaikan oleh Mukhlis pada kesempatan itu adalah adanya mobilisasi dukungan kepada salah satu Balon Bupati Asahan yang dilakukan Bupati Asahan, dengan menggunakan jabatannya memerintahkan kepada bawahannya secara sistematis untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan kepada para PNS dan masyarakat.
Di mana bukti dari dugaan tersebut didapati PGBK dari hasil “penggerebekan” di kantor camat Kecamatan Kisaran Timur, Sabtu (13/2) lalu. Serta bukti rekaman pertemuan dengan sejumlah anggota dan pimpinan PKK/ Dharmawanita Unit Dinas Pendidikan Asahan, Jumat (5/2) lalu.
“Bukti-bukti lengkap sama kita, dan setiap saat 5.000 relawan PGBK dan LSM Peduli Pilkada Bersih dan Jurdil akan mengawasi aktivitas di kantor kepala desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Semua ini pemeran utamanya adalah Oknum petinggi di Asahan. Maka tangkap saja dan kroninya ,” kata Mukhlis menegaskan, yang juga mengajak jajaran Komisi A DPRD Asahan untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sebab juga ada dugaan bahwa setiap pengerjaan KTP atas nama orang-orang khusus dipercepat tapi untuk masyarakat umum dipersulit. (van)
sumber berita : metrosiantar.com
Fhoto :Metro/Irvan Nasution
TELITI:Mukhlis Bela bersama elemen masyarakat lainnya sedang meneliti berkas pengurusan KK, KTP di Disdukcapil saat dilakukan Sidak, Senin (15/2) karena diduga ada mobilisasi dukungan terhadap salah seorang balon bupati Asahan.
